Wamendagri Minta Kepala Daerah Tinggalkan Rapat Seremonial, Fokus Eksekusi Program
Wamendagri Bima Arya meminta kepala daerah meningkatkan pola rapat yang bersifat administratif (seremonial) fokus pada eksekusi langsung program.
HALLONEWS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wenendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah meninggalkan pola rapat yang bersifat administratif dan seremonial, serta mulai fokus pada eksekusi langsung program lintas sektor.
Menurut Bima, pendekatan progresif berbasis isu konkret sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan strategis seperti ketahanan pangan dan transisi energi secara cepat dan terukur.
“Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per-isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas,” ujar Bima dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Semarang, Selasa (12/5/2026).
Ia menegaskan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah kini semakin kompleks di tengah ketidakpastian global. Di sisi lain, daerah juga diminta mengawal berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Bima, kondisi tersebut menjadi semakin menantang karena Indonesia sedang berpacu memanfaatkan bonus demografi untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045.
Karena itu, ia meminta kepala daerah mengesampingkan ego sektoral yang selama ini dinilai menghambat kerja sama antardaerah, terutama dalam distribusi pasokan pangan.
Bima menekankan pentingnya penggunaan big data yang presisi dan real-time agar daerah dengan surplus komoditas dapat menopang wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
“Nah, ini masih menjadi tantangan kita membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan,” jelasnya.
Selain ketahanan pangan, Bima juga menyoroti percepatan transisi energi, khususnya pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Ia meminta seluruh kepala daerah memahami dan menjalankan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 22 April 2026 terkait pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.
Menurutnya, meski kebijakan tersebut berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar.
Manfaat tersebut meliputi efisiensi operasional, peningkatan kualitas udara, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi hijau.
Bima juga mendorong kepala daerah terus menghadirkan inovasi untuk menggali potensi ekonomi wilayah masing-masing.
Ia menegaskan peningkatan PAD tidak harus selalu dilakukan melalui kenaikan pajak, tetapi bisa dicapai lewat kreativitas dan optimalisasi potensi lokal.
“Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa-biasa saja tapi ternyata dampaknya dahsyat. Ini kepala daerah yang kreatif, enggak hanya menaikkan pajak,” pungkasnya. (agn)
