PSI Minta Jangan Hentikan Program Strategis MBG
Penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG diperdebatkan. PSI mendukung keberlanjutan program, PDIP menilai dana seharusnya difokuskan untuk fasilitas sekolah
HALLONEWS.ID — Polemik penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perdebatan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menegaskan bahwa banyak anak sekolah dan orang tua menggantungkan kebutuhan harian pada program tersebut. Ia menilai penghentian MBG hanya karena sumber pembiayaan berasal dari pos pendidikan justru berpotensi merugikan masyarakat kecil.
“Kalau program itu dihentikan, sadar enggak berapa banyak anak-anak yang kemudian akan kekurangan? Selama ini sudah berapa banyak anak didik kita yang setiap hari menggantungkan hidupnya pada MBG ini,” ujar Ahmad Ali baru-baru ini.
Ahmad Ali mengklaim bahwa penggunaan sebagian anggaran pendidikan untuk MBG pada 2025 merupakan hasil kesepakatan antarfraksi di DPR.
Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah pengawasan agar program tepat sasaran, bukan penghentian. Ia mendorong, terutama Komisi X DPR, untuk memastikan distribusi berjalan efektif.
“Kalau sementara masih menggunakan sebagian dana pendidikan, dan itu untuk kepentingan anak-anak sekolah, maka masih berkorelasi,” katanya.
PSI juga menilai MBG sebagai program strategis yang masih dalam tahap uji coba dan penyempurnaan model pelaksanaan, sehingga membutuhkan dukungan publik dan politik.
Sebelumnya Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, membenarkan bahwa dana MBG memang mengambil porsi dari anggaran pendidikan.
Esti menilai kebijakan tersebut menjadi ironi ketika masih banyak sekolah di berbagai daerah belum memiliki fasilitas yang layak.
Menurutnya, anggaran pendidikan seharusnya difokuskan pada perbaikan infrastruktur sekolah, pemerataan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan guru.
Esti mencontohkan kondisi sekolah di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kerap viral karena kondisi bangunan yang memprihatinkan.
“Maka kita berpikir, alangkah indahnya jika anggaran pendidikan ini bisa kita optimalkan untuk memenuhi minimnya fasilitas pendidikan di berbagai wilayah,” ujarnya. (opy)
