Kasus Dugaan Pungli, Menteri Agus Sapu Bersih Pejabat Imigrasi Batam dan Kepri

HALLONEWS.ID – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto bergerak cepat merespons mencuatnya dugaan praktik pungutan liar di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau (Kepri)

Sejumlah pejabat kunci langsung digeser sebagai langkah tegas untuk menangani persoalan yang dinilai mencoreng institusi tersebut.

Perombakan ini menyasar posisi strategis, termasuk Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kepri yang sebelumnya dijabat Ujo Sujoto. Ia kini dipindahkan menjadi analis di tingkat pusat.

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, juga dicopot dari jabatannya dan ditempatkan pada posisi lain.

Sebagai pengganti, jabatan Kakanwil Imigrasi Kepri kini diisi oleh Guntur Sahat, yang sebelumnya bertugas di Sumatera Selatan.

Sementara itu, posisi Kepala Kantor Imigrasi Batam dipercayakan kepada Wahyu Eka Putra.
Rotasi ini merupakan bagian dari langkah pembenahan internal yang lebih luas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sejumlah pejabat tinggi pratama turut dilantik dalam agenda resmi di Jakarta yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia.

Penataan jabatan tersebut mengacu pada keputusan menteri terkait pemberhentian dan pengangkatan pejabat manajerial maupun nonmanajerial.

Dalam sambutannya, Asep menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab penuh.

“Setiap pejabat yang dilantik harus mampu menjaga kepercayaan dan bekerja secara profesional,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (9/4/2026).

Adapun sejumlah pejabat yang dilantik antara lain Guntur Sahat sebagai Kakanwil Imigrasi Kepri, Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto sebagai Kakanwil Imigrasi Sumatera Selatan, serta Wahyu Eka Putra sebagai Kepala Kantor Imigrasi Batam.

Selain itu, pengisian jabatan juga dilakukan di lingkungan pemasyarakatan di berbagai wilayah.

“Rotasi dan promosi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutup Asep. (fer)