APBD DKI Tertekan, DPRD Minta TransJakarta Cari Solusi untuk Kurangi Subsidi dari Pemda

HALLONEWS.ID – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Dimaz Raditya, menyoroti besarnya anggaran subsidi transportasi yang masih harus ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Dalam rapat pembahasan program BUMD tahun 2025, ia meminta PT TransJakarta mulai mencari terobosan baru agar tidak terus bergantung penuh pada subsidi pemerintah daerah.

Menurut Dimaz, program-program yang dipaparkan jajaran BUMD sejauh ini dinilai cukup baik. Namun, ia menegaskan kondisi fiskal Jakarta saat ini menuntut langkah yang lebih kreatif dan realistis.

“Angka subsidi TransJakarta saat ini mencapai sekitar Rp4,2 triliun. Ini tentu menjadi perhatian serius karena APBD Jakarta juga sedang tertekan akibat turunnya Dana Bagi Hasil,” ujarnya pada Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan, penurunan DBH berdampak langsung terhadap ruang belanja pemerintah daerah, mulai dari belanja pegawai, program sosial, hingga agenda prioritas gubernur dan DPRD.

Karena itu, Dimaz meminta jajaran direksi TransJakarta memikirkan strategi baru yang mampu mengurangi beban subsidi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, subsidi memang masih dibutuhkan warga Jakarta. Namun, ketergantungan penuh terhadap APBD dinilai tidak sehat untuk jangka panjang.

“Jangan sampai masyarakat dirugikan, tetapi di sisi lain pemerintah juga harus menjaga kesehatan fiskal daerah,” katanya.

Di sisi lain, Dimaz mengungkapkan wacana kenaikan tarif TransJakarta memang sempat dibahas. Namun, ia menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum memungkinkan untuk kebijakan tersebut diterapkan.

“Kondisi ekonomi sedang berat. Nilai tukar dolar naik, harga kebutuhan juga meningkat. Kalau tarif dinaikkan sekarang, rasanya belum tepat,” ucapnya.

Meski demikian, DPRD tidak menutup kemungkinan evaluasi tarif dilakukan di masa mendatang. Saat ini, kata Dimaz, opsi kenaikan tarif masih sebatas kajian dan belum menjadi keputusan final.

“Kami berharap hasil rapat bersama BUMD dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan KUPA-PPAS 2025 mendatang,” tukasnya. (fer)