Tak Cukup Bertahan, BUMD Diminta Jadi Mesin Pendapatan Daerah yang Berkelanjutan

HALLONEWS.ID – Pemerintah terus mendorong transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang pendapatan yang berkelanjutan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pembenahan BUMD harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek keuangan, operasional, hingga tata kelola administrasi.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026), Tito menjelaskan bahwa kesehatan BUMD sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah sebagai pemilik modal, termasuk dalam memenuhi kewajiban penyertaan modal sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, dari sisi keuangan, setiap BUMD harus memiliki target kinerja yang jelas dan mampu menghasilkan keuntungan yang kompetitif.

Ia menilai laba perusahaan daerah setidaknya harus melampaui tingkat suku bunga perbankan agar keberadaannya memberikan nilai tambah bagi daerah.

Selain mengejar profitabilitas, Tito juga menekankan pentingnya efisiensi biaya operasional. Salah satu indikator yang harus dijaga adalah rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), yang idealnya berada di bawah angka 85 persen.

Di sektor operasional, Tito mengingatkan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh diabaikan. Ia mendorong setiap BUMD secara rutin melakukan survei kepuasan pelanggan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan layanan.

Menurut Tito, orientasi terhadap pelanggan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perusahaan daerah di tengah semakin ketatnya persaingan usaha.

Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan kajian investasi yang matang dan selaras dengan rencana bisnis perusahaan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap investasi yang dilakukan mampu memberikan manfaat ekonomi dan mendukung keberlanjutan usaha.

Tak kalah penting, proses rekrutmen manajemen BUMD juga harus dilakukan secara profesional. Tito mendorong pembentukan tim seleksi yang independen, transparan, dan akuntabel agar direksi maupun komisaris yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan.

Dari sisi administrasi, Mendagri menilai penyusunan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan harus berjalan sejalan dengan target yang ditetapkan pemegang saham atau pemerintah daerah.

Selain itu, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara berkala dan sesuai aturan juga menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang sehat.

Tito menyoroti bahwa sektor perbankan menjadi salah satu contoh BUMD yang mampu menunjukkan kinerja positif secara konsisten.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan tata kelola yang baik, kualitas sumber daya manusia yang memadai, serta mekanisme seleksi direksi dan komisaris yang diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebaliknya, pada sejumlah sektor BUMD lainnya, ia menilai proses pengangkatan manajemen masih belum memiliki standar yang kuat sehingga rentan dipengaruhi kepentingan pemegang saham atau kepala daerah.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan langkah penguatan pengawasan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

Tito mengungkapkan bahwa Kemendagri bahkan mengusulkan agar urusan pembinaan BUMD ditangani secara lebih khusus oleh pejabat setingkat direktur jenderal.

Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mempercepat perbaikan tata kelola perusahaan daerah di seluruh Indonesia.

Menurutnya, penguatan pengawasan menjadi kunci agar BUMD tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. (agn)