Prabowo Minta Sekolah Rakyat Diperbanyak
Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan Sekolah Rakyat dipercepat setelah kuota di Bali terlampaui. Pemerintah siap menambah lahan dan kapasitas untuk menjangkau lebih banyak siswa kurang mampu.
HALLONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah setelah melihat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Instruksi itu disampaikan saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026).
Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para siswa melalui yel-yel dan pertunjukan tari kecak. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya.
Di hadapan para siswa dan tenaga pendidik, Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Tujuan pembangunan bangsa adalah memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Salah satu jalannya adalah melalui pendidikan,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pendidikan menjadi instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengevaluasi perkembangan program Sekolah Rakyat di Bali. Dari laporan yang diterimanya, jumlah calon siswa yang ingin bergabung ternyata melampaui kapasitas yang tersedia.
Di Bali, misalnya, jumlah calon peserta didik mencapai sekitar 400 orang, sementara daya tampung yang tersedia hanya 270 siswa.
Kondisi tersebut, menurut Prabowo, menjadi sinyal bahwa program Sekolah Rakyat mendapat respons positif dari masyarakat dan perlu diperluas secepat mungkin.
“Kalau kebutuhannya lebih besar, berarti kapasitasnya harus ditambah. Kita akan percepat pembangunannya,” katanya.
Presiden meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait guna menyiapkan tambahan fasilitas pendidikan.
Ia juga membuka peluang penyediaan lahan oleh pemerintah pusat apabila pemerintah daerah mengalami kendala dalam penyediaan lokasi pembangunan.
“Kalau daerah belum punya lahan, pemerintah pusat akan membantu mencarikannya agar pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera dilakukan,” tegas Prabowo.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang telah terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia memastikan proses penerimaan siswa dilakukan secara transparan tanpa praktik titipan ataupun pungutan dalam bentuk apa pun.
“Tidak ada suap, tidak ada titipan. Semua harus sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku,” kata Gus Ipul.
Pemerintah mencatat, pada tahun ajaran 2025-2026 jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 15 ribu orang di berbagai daerah.
Untuk tahun ajaran 2026-2027, pemerintah menyiapkan tambahan kapasitas bagi sekitar 32 ribu siswa baru sebagai bagian dari pengembangan program tersebut.
Saat ini, telah berdiri 166 titik Sekolah Rakyat rintisan di seluruh Indonesia. Di saat yang sama, pemerintah juga tengah membangun jaringan Sekolah Rakyat permanen, dengan 93 lokasi yang kini dalam tahap pembangunan dan progres pengerjaan mendekati 80 persen.
Prabowo berharap perluasan Sekolah Rakyat dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus menjadi bekal meningkatkan kesejahteraan di masa depan. (agn)
