Komisi IX Desak BGN Secepatnya Akhiri Moratorium Dapur MBG
Komisi IX DPR meminta BGN segera mengakhiri moratorium dapur MBG demi kepastian mitra dan kelanjutan program bergizi nasional.
HALLONEWS.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengakhiri moratorium pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh berlangsung terlalu lama karena berdampak pada ribuan mitra yang telah berinvestasi membangun fasilitas pendukung program.
Yahya menjelaskan Komisi IX telah menerima berbagai aspirasi dari mitra MBG yang tergabung dalam sejumlah asosiasi dan konsorsium. Mereka meminta BGN memberikan kepastian karena kerja sama yang dijalankan merupakan kerja sama resmi secara kelembagaan dan telah mendapatkan persetujuan serta identitas (ID) dari BGN.
“Aspirasi mereka BGN harus berlaku adil dan menempatkan mereka secara setara. Mereka mendapat persetujuan resmi bekerja sama dengan BGN untuk membangun dapur dan telah memperoleh ID,” kata Yahya kepada wartawan, Minggu (19/7/2026).
Menurutnya, para mitra telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur MBG. Bahkan, sebagian di antaranya rela mengajukan pinjaman ke bank hingga menjual aset demi memenuhi komitmen pembangunan.
“Mereka juga masih mengeluarkan biaya untuk menjaga dan merawat bangunan yang sudah selesai. Investasi mereka harus dihargai dan diperhatikan oleh BGN,” ujarnya.
Yahya meminta BGN menetapkan batas waktu yang jelas selama moratorium berlangsung. Selain itu, ia mendorong dilakukan evaluasi dan klasifikasi terhadap dapur-dapur yang telah memenuhi syarat agar bisa segera melanjutkan kerja sama.
Ia menegaskan dapur yang sudah memiliki Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan virtual account harus menjadi prioritas. Begitu pula dapur yang telah selesai dibangun agar tidak terbengkalai akibat ketidakpastian kebijakan.
“BGN jangan terlalu lama melakukan moratorium karena hal ini menyangkut kepastian bagi para mitra,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Yahya juga menyoroti pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menyebut terdapat sekitar 2.000 dapur yang telah rampung dibangun, tetapi belum dapat beroperasi karena terdampak kebijakan moratorium.
Menurutnya, dapur-dapur di wilayah 3T harus menjadi prioritas untuk segera diaktifkan agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan masyarakat di daerah yang paling membutuhkan. (agn)
