Viral Dulu, Baru Dibangun? Gubernur Pramono Gelontorkan Rp249 miliar untuk Rehabilitasi Sekolah
Pramono Anung mengakui baru mengetahui kondisi sekolah yang rusak. Pemprov DKI langsung mengalokasikan Rp249 miliar untuk percepatan renovasi empat sekolah prioritas.
HALLONEWS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menangani kondisi sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Salah satu yang menjadi prioritas adalah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 di Jakarta Selatan yang dinilai sudah tidak layak digunakan tanpa perbaikan menyeluruh.
Menurutnya, hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian struktur bangunan masih dalam kondisi baik, namun sejumlah rangka konstruksi telah mengalami korosi sehingga berpotensi membahayakan keselamatan warga sekolah.
“Kondisinya memang tidak bisa lagi ditunda. Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama,” ujarnya kepada wartawan Jumat (24/6/2026).
Pramono mengungkapkan, semula Pemprov DKI merencanakan pembangunan 22 sekolah pada 2026.
Namun, keterbatasan anggaran akibat penyesuaian fiskal dan berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) membuat hanya tujuh proyek yang telah memperoleh alokasi anggaran.
“Meski demikian, hasil evaluasi terbaru membuat pemerintah memutuskan menambah empat sekolah yang harus segera direhabilitasi karena kondisinya dinilai sangat mendesak,” kata Pramono.
Pramono menuturkan, keempat sekolah tersebut meliputi SDN Kebayoran Lama Selatan 09, SMA Negeri 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, serta SDN Papanggo 01 bersama TKN Papanggo 01.
“Total anggaran yang disiapkan untuk empat proyek prioritas tersebut mencapai sekitar Rp249 miliar,” tutur Pramono.
Pramono menegaskan seluruh proses pembangunan akan diawasi secara ketat agar kualitas pekerjaan benar-benar sesuai standar.
Ia tidak ingin proyek yang telah diperjuangkan melalui penyesuaian anggaran justru menghasilkan bangunan yang bermasalah di kemudian hari.
“Tahapan awal yang dilakukan adalah proses penghapusan aset bangunan lama, dilanjutkan penunjukan kontraktor dan tim pengawas sebelum pekerjaan fisik dimulai,” jelas Pramono.
Lanjutnya, Pemprov DKI menargetkan pembangunan dimulai paling lambat September 2026 setelah seluruh tahapan administrasi selesai pada Agustus.
Untuk memastikan mutu pekerjaan, Pramono melibatkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) serta Dinas Bina Marga dalam proses supervisi pembangunan.
Ia menilai pengawasan teknis harus dilakukan oleh instansi yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi sehingga kualitas bangunan sekolah benar-benar terjamin.
“Kami memastikan percepatan rehabilitasi sekolah menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh peserta didik,” pungkas Pramono. (fer)
