Dolar, Luka 1998, dan Ujian Purbaya

HALLONEWS.ID – Rupiah kembali berdiri di pinggir ingatan lama. Begitu dolar menggoreng liar, angka Rp17.000 menembus di layar kurs, bangsa ini seperti mendengar kembali bunyi piring pecah dari tahun 1998. Ada trauma yang kini membayangi.

Era Presiden Soeharto, dolar AS melesat dari kisaran Rp2.400–Rp2.500 pada 1997 menembus lebih Rp15.000 bahkan mendekati Rp17.000 pada puncak krisis 1998. Luka itu bukan sekadar angka; dampaknya PHK besar-besaran, harga beras melonjak, kerusuhan meletus, bank runtuh, dan kepercayaan terhadap penyelenggara negara rubuh.

Hari ini, ketika rupiah bergerak dari kisaran Rp15.000 menuju Rp18.000, pembuat opini menggiring rakyat bertanya menguak luka lama: apakah 1998 akan berulang? Jawaban yang jujur: risikonya ada, tetapi situasinya tidak sama.

Tahun 1998 adalah krisis kepercayaan total. Perbankan rapuh, utang swasta dalam mata uang valuta asing meledak, politik runtuh, dan negara kehilangan kemudi. Benar, kini tekanan juga berat, tetapi perangkat negara lebih lengkap dan utuh.

Bank Indonesia masih memiliki instrumen moneter, cadangan devisa, dan pengalaman mengelola gejolak. Bahkan pada Mei 2026, BI berani menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin menjadi 5,25 persen untuk menahan tekanan rupiah dan inflasi, sambil tetap menyatakan proyeksi pertumbuhan 2026 di kisaran 4,9–5,7 persen.

Pemerintah ingin mengatakan perekonomian Indonesia tetap pada jalur optimistis dan hingga saat ini situasi masih terkendali. Tetapi optimisme tidak boleh berubah menjadi obat tidur. Rupiah yang melemah terbukti memukul dapur APBN. Apalagi bila harga minyak terus meroket akan memicu “pendarahan” semakin parah.

Pemerintah boleh berkata subsidi aman, tetapi setiap liter Pertalite dan setiap harga Pertamax yang makan subsidi merupakan beban fiskal, yang harus dibayar, entah hari ini atau nanti.

Bukankah dalam catatan Kementerian Keuangan, APBN 2026 sensitif terhadap harga minyak dan kurs? Setiap kenaikan Indonesian Crude Price 1 dolar AS per barel dapat menambah belanja sekitar Rp10,3 triliun dan berpotensi melebarkan defisit sekitar Rp6,8 triliun?

Di sinilah saatnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuktikan apa yang diyakininya. Sejak ia masuk Kabinet Merah Putih, Oktober 2024, kas negara memang dalam keadaan tidak tenang setelah ditinggal Sri Mulyani.

Purbaya tampil dengan pesona baru bak gladiator dengan membawa semangat sangat pro-growth. Dia bahkan menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bukan hal yang mustahil, asalkan ekonomi cepat digerakkan dengan keterlibatan pemerintah dan swasta.

Nada optimistis itu kemudian dipertegas, dalam jangka pendek ia membidik ekonomi bergerak ke angka pertumbuhan 6–7%, dengan sasaran jangka panjang 8%.

Perang Ukraina–Rusia dan perang AS–Israel melawan Iran membuat kalkulator Purbaya tidak lagi bersih dari darah geopolitik. Setiap barel minyak yang naik, setiap dolar yang menguat, setiap investor yang menarik napas panjang, semuanya ikut mengoreksi optimisme itu.

Namun perang tidak otomatis membatalkan target Purbaya sekalipun membuat syaratnya lebih berat. Untuk mendekati 6–7%, pemerintah harus menjaga subsidi energi lebih tepat sasaran, belanja APBN lebih disiplin, dan investasi swasta diberi kepastian. Kalau tidak, target 8% akan terdengar seperti pidato yang gagah, tetapi berjalan di atas jalan licin.

Outflow asing sekitar Rp20 triliun di pasar saham menjadi pesan dingin. Angka persisnya Rp20,71 triliun dalam satu hari perdagangan pada 26 Maret 2026 di seluruh pasar. Rinciannya, Rp18,78 triliun terjadi di pasar tunai dan negosiasi, sedangkan Rp1,93 triliun di pasar reguler.

Namun ada catatan penting. Angka jumbo itu tampaknya sangat dipengaruhi oleh satu saham, yaitu FAPA, dengan net sell asing sekitar Rp18,8 triliun.

Jadi bukan semua investor asing telah serentak kabur dari seluruh pasar secara merata. Ini net sell besar yang terkonsentrasi sekalipun tetap menjadi sinyal dingin bagi pasar.

Sinyal itu mengingatkan Purbaya tidak boleh selalu menjawab pasar dengan kalimat “aman”. Kata “aman” perlu disertai angka, disiplin, dan keberanian memangkas pemborosan. Pasar tidak takut pada defisit jika defisit itu produktif dan terkendali.

Ketakutan pasar saat ini ialah defisit yang lahir dari belanja populis, subsidi yang tidak tepat sasaran, proyek yang lebih banyak pencitraan daripada manfaat, dan kebijakan negara yang mudah berubah setiap kali angin politik berubah arah.

Hari ini, pemerintah bilang subsidi akan ditata ketat, ternyata besok dilonggarkan karena cemas tidak populer. Hari ini bilang disiplin fiskal, besok menambah belanja populis.

Hari ini meyakinkan investor bahwa aturan stabil, besok aturan berubah karena tekanan kelompok tertentu. Hari ini bicara efisiensi, besok membentuk program baru yang membebani APBN.

Purbaya Bisa Apa

Kalau kebijakan berubah-ubah, investor sulit menghitung risiko. Akhirnya mereka memilih menunggu, menahan investasi, atau menarik dana. Maka pertanyaan “Purbaya bisa apa” harus dijawab dengan tiga hal.

Pertama, jaga disiplin fiskal. Jangan biarkan APBN menjadi panggung bagi semua janji politik. Negara boleh menolong rakyat, tetapi tidak boleh pura-pura kuat dengan dompet yang bocor. Subsidi energi harus dijaga untuk rakyat yang memang berhak, bukan untuk semua tangki kendaraan yang kebetulan antre di SPBU.

Kedua, beri kepastian kepada pasar tanpa tunduk kepada pasar. Investor asing boleh keluar, tetapi Indonesia tidak boleh panik seperti rumah tanpa pintu. Pemerintah perlu menunjukkan data, arah kebijakan, dan konsistensi. Bukan marah kepada pasar. Bukan menyalahkan spekulan. Uang selalu bergerak mencari tempat yang paling jelas risikonya. Uang tidak punya nasionalisme.

Ketiga, pakai krisis saat ini sebagai disiplin baru. Rupiah lemah harus menjadi alarm untuk memperkuat ekspor, menahan impor yang tidak perlu, mempercepat hilirisasi yang benar-benar menghasilkan devisa, dan memaksa birokrasi berhenti boros. Kalau rupiah melemah hanya dijawab dengan intervensi BI, sama dengan menyiram ujung daun tapi tidak menyelamatkan pohon karena membiarkan akarnya kering.

Apakah 1998 akan terulang? Tidak harus. Bahkan besar kemungkinan tidak, bila pemerintah tidak kepedean, BI tetap kredibel, APBN dijaga, dan komunikasi publik tidak meremehkan kecemasan rakyat.

Indonesia hari ini tidak serapuh 1998. Tetapi Indonesia juga tidak kebal luka. Rupiah bukan sekadar mata uang melainkan cermin kepercayaan. Kalau negara disiplin, rupiah punya alasan untuk bertahan. Kalau negara boros, pasar akan menghukum tanpa perlu berteriak-teriak.

Dalam krisis ekonomi hari ini, Purbaya berdiri seperti gladiator di arena terbuka: ia harus menghadapi dolar, minyak, subsidi, investor, dan kecemasan rakyat sekaligus. Yang dibutuhkan bukan sekadar optimisme tinggi, tetapi pedang kebijakan yang tajam dan tameng disiplin fiskal yang kuat.

APBN masih bisa dijaga. Subsidi masih bisa ditata. Investor masih bisa diyakinkan. Krisis tidak selalu datang seperti badai. Pergerakannya seperti kurs yang naik sedikit demi sedikit, lalu tiba-tiba rakyat sadar bahwa harga sudah berubah, daya beli sudah menipis, dan negara terlambat bangun. Maka sebelum dolar menjadi hantu baru, pemerintah harus menunjukkan jati dirinya bukan sekadar penjaga angka, tetapi juga penjaga kepercayaan.

Dunia sedang menonton. Benarkah Purbaya gladiator di arena ekonomi. Di depan menghadang bukan hanya satu lawan. Ada gladius dolar yang menusuk cepat, tombak minyak yang datang dari perang jauh, jaring subsidi yang bisa menjerat APBN, belati sentimen pasar yang kecil tetapi mematikan, dan sorak politik yang menuntut semua masalah selesai seketika.

Dalam arena seperti ini, optimisme bukan cukup diucapkan; ia harus dipersenjatai dengan disiplin fiskal, keberanian kebijakan, ketenangan membaca pasar, kecerdikan menahan jebakan, dan ketajaman mengambil keputusan sebelum arena menelannya. Menangkan pertarungan ini Pak Purbaya! Rakyat Indonesia di belakangmu! (Mathias Brahmana/Penulis adalah wartawan senior dan anggota Dewan Redaksi Hallonews)