DPR Ajak Rakyat Lawan Narasi Pesimis dan Mafia Pangan

HALLONEWS.ID – Pencapaian swasembada pangan dinilai tidak boleh dipandang semata sebagai program pemerintah, melainkan sebagai agenda strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa.

Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga ketidakpastian ekonomi dunia, Indonesia diyakini memiliki kapasitas untuk memperkuat kemandirian pangannya sendiri.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan optimisme harus terus dijaga dalam mengawal target besar tersebut.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal yang cukup kuat, baik dari sisi sumber daya alam, lahan pertanian, teknologi, maupun jutaan petani yang menjadi tulang punggung sektor pangan nasional.

Ia menilai berbagai tantangan yang muncul, termasuk ancaman perubahan iklim dan fenomena cuaca ekstrem, tidak seharusnya menjadi alasan untuk meragukan kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

“Indonesia memiliki semua prasyarat untuk mencapai swasembada pangan. Tantangan memang ada, tetapi pemerintah bersama petani telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapinya,” ujar Ahmad Yohan dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026).

Menurutnya, kemandirian pangan memiliki arti yang jauh lebih luas dibanding sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kemampuan memproduksi pangan sendiri merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara, memperkuat ketahanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam situasi global yang semakin dinamis, ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri dinilai dapat menjadi kerentanan yang sewaktu-waktu mengancam stabilitas nasional. Karena itu, penguatan sektor pertanian harus menjadi prioritas bersama.

Ahmad Yohan juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai narasi pesimistis yang dapat menghambat semangat menuju kemandirian pangan.

Ia menekankan pentingnya kritik yang membangun dan pengawasan yang konstruktif, namun bukan pesimisme yang justru melemahkan kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri.

Menurutnya, semangat persatuan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program swasembada pangan. Seluruh pihak, baik pemerintah, petani, pelaku usaha, maupun masyarakat, perlu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau sektoral.

Ia juga menyoroti berbagai prediksi berlebihan terkait ancaman cuaca ekstrem yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, sejumlah pihak sempat mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya fenomena “Godzilla El Nino”, padahal berdasarkan kajian lembaga resmi seperti BMKG dan BRIN, potensi terjadinya fenomena tersebut relatif kecil.

Karena itu, ia mengingatkan agar informasi yang beredar tidak sampai menimbulkan kepanikan publik maupun mengganggu stabilitas nasional.

Lebih jauh, Ahmad Yohan menilai keberhasilan Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan berpotensi memperkuat posisi bangsa dalam percaturan global. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya pihak-pihak yang merasa kurang diuntungkan ketika Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

“Semakin kuat kemampuan kita memproduksi pangan sendiri, semakin kuat pula posisi Indonesia. Karena itu kita harus tetap solid dan tidak mudah terpecah oleh berbagai isu yang dapat melemahkan agenda kemandirian pangan,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mendukung langkah pemerintah untuk memperketat pengawasan sektor pangan serta memberantas praktik mafia pangan yang selama ini dianggap merugikan petani maupun masyarakat.

Menurutnya, berbagai upaya peningkatan produksi yang dilakukan petani dan pemerintah tidak boleh dirusak oleh permainan distribusi maupun kepentingan tertentu yang menghambat terciptanya kedaulatan pangan nasional.

Optimisme tersebut, kata Ahmad Yohan, didukung oleh sejumlah capaian positif sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir. Produksi padi nasional menunjukkan peningkatan signifikan, dari sekitar 53 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2024 menjadi 60,34 juta ton GKG pada 2025.

Dari produksi tersebut, beras yang dihasilkan mencapai sekitar 34,69 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi nasional yang diperkirakan berada di kisaran 31 juta ton per tahun. Kondisi itu menghasilkan surplus lebih dari 3,5 juta ton.

Tak hanya itu, sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras medium. Sementara stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog pada Mei 2026 tercatat mencapai sekitar 5,3 juta ton, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Produksi jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, hingga gula konsumsi diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan nasional. Bahkan impor jagung pakan telah dihentikan sejak 2025 karena produksi dalam negeri dianggap mencukupi.

Penguatan sektor pertanian turut didorong melalui berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyaluran pupuk subsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, penyederhanaan regulasi pupuk, hingga penguatan pengawasan distribusi pangan melalui kerja sama dengan Satgas Pangan.

Berbagai kebijakan tersebut mulai berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2026 mencapai 125,35, yang menjadi level tertinggi dalam lebih dari tiga dekade terakhir.

Menutup pernyataannya, Ahmad Yohan mengajak seluruh masyarakat untuk terus percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Ia menegaskan bahwa petani Indonesia telah membuktikan ketangguhannya dalam menjaga produksi pangan di tengah berbagai tantangan yang ada.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kerja sama seluruh pemangku kepentingan, serta semangat gotong royong, ia optimistis cita-cita mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. (agn)