DPRD DKI Soroti Data Bansos Amburadul, Komisi E Minta Penyaluran Tepat Sasaran
DPRD DKI Jakarta menyoroti carut-marut data bansos dan antrean rumah sakit. Komisi E meminta pendataan warga miskin diperbaiki total agar bantuan tepat sasaran.
HALLONEWS.ID – Persoalan data bantuan sosial di Jakarta kembali menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki menilai pendataan penerima bantuan selama ini masih menyisakan banyak persoalan dan berpotensi membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan.
“Persoalan bantuan sosial di Jakarta belum pernah benar-benar selesai dari tahun ke tahun,” ujarnya pada Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai pemerintah perlu melakukan pembaruan data secara serius agar subsidi dan bantuan dapat diterima warga yang memang layak mendapatkan perhatian negara.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tercecer. Pendataan harus dibenahi total supaya bantuan tepat sasaran,” kata Subki.
Ia mengatakan, persoalan sosial seperti warga sakit yang membutuhkan bantuan maupun masyarakat miskin penerima bansos terus berulang karena lemahnya validasi data di lapangan.
“Komisi E DPRD DKI Jakarta pun meminta adanya sistem pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi agar kebijakan sosial tidak lagi menimbulkan polemik di masyarakat,” tegasnya.
Lanjutnya, selain persoalan bansos, Komisi E juga menegaskan dukungannya terhadap program prioritas sektor kesehatan.
Menurut Subki, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar warga yang tidak boleh terganggu oleh persoalan anggaran maupun birokrasi.
“Layanan kesehatan tidak bisa ditawar. Pemerintah harus hadir memberikan pelayanan yang cepat dan manusiawi,” katanya.
“DPRD juga menyoroti antrean panjang pasien di sejumlah rumah sakit,” tambahnya.
Menurutnya, sistem pelayanan digital sebenarnya sudah mulai berjalan, namun masih terkendala rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi layanan kesehatan.
Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) meningkatkan sosialisasi dan memperbaiki sistem pelayanan agar masyarakat merasa lebih nyaman menggunakan layanan digital rumah sakit.
Subki menilai, jika sistem antrean digital berjalan maksimal, masyarakat tidak lagi harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan pelayanan medis.
“Kalau sistemnya baik dan masyarakat percaya, antrean panjang bisa ditekan,” ucapnya. (fer)
