Jakarta Darurat Sampah! Pemerintah Genjot Proyek Listrik dari Sampah di Bantar Gebang

HALLONEWS.ID – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy).

Kesepakatan ini menjadi langkah konkret dalam merespons kondisi darurat sampah yang kian mengkhawatirkan di ibu kota.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, persoalan sampah di Jakarta telah lama menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

“Penanganannya harus cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Jakarta bahkan mendapat perhatian khusus dari Presiden,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/6/2026).

Ia mengungkapkan, volume sampah di Jakarta saat ini mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 87 persen masih dikelola dengan sistem open dumping, terutama di TPST Bantar Gebang yang kapasitasnya telah melampaui batas.

“Kalau dilihat, ketinggian timbunan sampah di Bantar Gebang sudah seperti gedung belasan lantai,” katanya.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Untuk wilayah Jakarta, dua lokasi yang diusulkan berada di Bantar Gebang dan Kamal Muara.

Penandatanganan MoU dengan Danantara disebut menjadi simbol komitmen bersama dalam mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi yang bernilai ekonomi.

Zulkifli menargetkan dalam dua tahun ke depan, dampak penumpukan sampah yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat mulai teratasi.

“Ini bukan sekadar tanda tangan, tapi komitmen kepada jutaan warga Jakarta. Sampah yang menumpuk dan berbau akan diubah menjadi listrik yang bermanfaat,” tegasnya. (agn)