Khoirudin Tegaskan Pancasila Harus Jadi Kompas Moral DPRD dan Pemerintah Daerah
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan Pancasila harus menjadi arah moral pemerintahan daerah agar kekuasaan tidak terjebak kepentingan pragmatis dan sektarian.
HALLONEWS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai simbol konstitusi semata, melainkan harus hidup dalam setiap denyut kebijakan pemerintahan daerah.
“Pancasila merupakan fondasi etik sekaligus arah strategis yang wajib menjadi pegangan seluruh penyelenggara negara, termasuk DPRD,” ujarnya pada Jumat (29/5/2026).
Ia menilai tantangan politik saat ini semakin kompleks di tengah derasnya kepentingan pragmatis, sektarianisme, hingga perebutan pengaruh kekuasaan yang kerap menjauh dari semangat persatuan nasional.
“Pancasila harus menjadi kompas moral agar kekuasaan tidak kehilangan arah,” kata Khoirudin.
Dalam pandangannya, keberagaman Indonesia yang lahir dari perbedaan suku, agama, budaya dan bahasa membutuhkan perekat kuat agar tidak terpecah oleh kepentingan politik jangka pendek.
Karena itu, ia menekankan otonomi daerah tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas yang justru memunculkan fragmentasi dan ketimpangan sosial.
“Pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional,” jelasnya.
Menurutnya, pertemuan nasional Presiden Prabowo Subianto bersama gubernur, wali kota dan bupati pada Februari 2026 menjadi momentum penting menyatukan arah pembangunan berbasis nilai Pancasila.
“Kebijakan nasional hanya akan berhasil bila diterjemahkan secara adil dan kontekstual di tingkat daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga lapisan paling bawah,” pungkasnya. (fer)
