Patah Panah di Jayawijaya! Ribka Haluk Kawal Damai Konflik Suku Papua

HALLONEWS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menghadiri langsung prosesi perdamaian konflik antarsuku yang berlangsung di Markas Polres Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (23/5/2026).

Perdamaian itu ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya pertikaian yang sebelumnya sempat memicu ketegangan di wilayah tersebut.

Selain prosesi adat, kedua pihak yang bertikai juga menandatangani kesepakatan damai di hadapan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Ribka menyampaikan penghargaan kepada tokoh adat dan masyarakat yang memilih menyelesaikan konflik melalui jalur budaya dan musyawarah. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan kedewasaan masyarakat Papua dalam menjaga persatuan.

“Saya hadir mewakili pemerintah pusat dan mengikuti seluruh proses perdamaian ini. Kami mengapresiasi masyarakat serta para tokoh adat yang membuka jalan damai dengan hati yang besar,” ujar Ribka.

Ia juga membawa pesan dari Menteri Dalam Negeri yang mewakili Presiden Republik Indonesia berupa apresiasi atas komitmen masyarakat Papua Pegunungan dalam mengedepankan penyelesaian konflik secara adat.

Sebagai perempuan asli Papua, Ribka mengaku tersentuh melihat proses perdamaian dilakukan dengan pendekatan budaya yang diwariskan leluhur.

Menurutnya, situasi keamanan menjadi syarat penting agar pembangunan di daerah dapat berjalan optimal. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menjaga stabilitas dan menghindari penyelesaian masalah melalui kekerasan.

“Kalau kondisi daerah tidak aman, pembangunan juga akan sulit berjalan. Karena itu penyelesaian lewat jalur adat, keluarga, tokoh agama, dan pemerintah kampung harus diutamakan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyebut ritual patah panah merupakan simbol penting dalam tradisi perdamaian masyarakat pegunungan Papua.

Ia menilai penyelesaian konflik berbasis adat perlu diperkuat melalui regulasi daerah agar memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat mencegah konflik serupa di masa mendatang.

“Kami ingin mekanisme penyelesaian adat ini nantinya diperkuat lewat Perdasi dan Perdasus supaya ada sistem hukum adat yang berjalan,” ujar John Tabo.

Ia juga mengingatkan agar penyelesaian konflik adat tidak lagi bergantung pada bantuan dana pemerintah, melainkan dikembalikan pada nilai budaya dan mekanisme tradisional masyarakat setempat.

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat turut memastikan langkah rehabilitasi pascakonflik, termasuk penanganan rumah warga yang terdampak bentrokan antarsuku tersebut.

Prosesi perdamaian dihadiri sejumlah kepala daerah, aparat TNI-Polri, tokoh gereja, tokoh adat, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Papua Pegunungan. (agn)