Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat Anti Titipan, Hanya untuk Keluarga Miskin

HALLONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, pelaksanaan program tersebut harus bebas dari praktik titipan, pungutan, maupun intervensi pihak tertentu.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya.

Prabowo mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.

Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memutus rantai kemiskinan.

“Tujuan pembangunan bangsa adalah agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup layak dan sejahtera. Salah satu jalannya adalah melalui pendidikan,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meninjau perkembangan program Sekolah Rakyat di Bali. Berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah calon siswa yang mendaftar telah melampaui kapasitas yang tersedia.

Di Bali, misalnya, jumlah calon peserta didik mencapai sekitar 400 orang, sedangkan daya tampung yang ada baru sekitar 270 siswa.

Prabowo menilai tingginya minat masyarakat tersebut menjadi indikator bahwa program Sekolah Rakyat dibutuhkan dan perlu terus diperluas.

“Kalau kebutuhannya lebih besar, kapasitasnya harus ditambah dan pembangunannya dipercepat,” katanya.

Presiden kemudian meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait dalam menyiapkan fasilitas tambahan.

Ia juga menyatakan pemerintah pusat siap membantu penyediaan lahan apabila daerah mengalami kendala dalam pembangunan Sekolah Rakyat.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria dan telah terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia memastikan proses penerimaan peserta didik dilakukan secara transparan dan tidak memberikan ruang bagi praktik titipan maupun pungutan dalam bentuk apa pun.

“Tidak ada suap, tidak ada titipan, dan tidak ada pembayaran. Semua harus sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku,” tegas Gus Ipul.

Menurutnya, prinsip tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Pemerintah mencatat, pada tahun ajaran 2025-2026 jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 15 ribu orang di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk tahun ajaran berikutnya, pemerintah menyiapkan tambahan kapasitas bagi sekitar 32 ribu siswa baru guna memperluas jangkauan program tersebut.

Saat ini, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di berbagai daerah. Selain itu, pembangunan 93 gedung Sekolah Rakyat permanen juga terus berjalan dengan progres yang disebut telah mendekati 80 persen.

Prabowo berharap program tersebut dapat menjadi sarana bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, sekaligus menciptakan peluang hidup yang lebih baik di masa depan tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi keluarganya. (agn)