Rp10,65 Triliun TKD untuk Daerah Terdampak Bencana di Sumatera Cair 100 Persen
Pemerintah menyalurkan Rp10,65 triliun TKD ke Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk percepatan pemulihan pascabencana.
HALLONEWS.ID – Pemerintah menuntaskan penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 4 Mei 2026, total tambahan TKD sebesar Rp10,65 triliun telah tersalurkan 100 persen.
Penyaluran ini menjadi dorongan penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana di tiga provinsi tersebut, sekaligus memastikan pemerintah daerah memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Distribusi anggaran dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebesar 40 persen atau Rp4,38 triliun disalurkan pada 27 Februari 2026. Tahap kedua sebesar 30 persen atau Rp3,19 triliun cair pada 31 Maret 2026. Sementara tahap ketiga sebesar 30 persen atau Rp3,06 triliun disalurkan pada 4 Mei 2026.
Seluruh penyaluran dilakukan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah daerah dapat langsung memanfaatkan dana tersebut untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Secara rinci, Provinsi Aceh menerima tambahan TKD sebesar Rp1,65 triliun, Sumatera Utara Rp6,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun. Dana tersebut telah disalurkan hingga ke tingkat kabupaten/kota, mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Khusus untuk Aceh, delapan kabupaten/kota yang terdampak parah juga memperoleh tambahan sebesar Rp287 miliar melalui skema hibah dari sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata.
“Total tambahan TKD sekitar Rp10,6 triliun ini diberikan untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah terdampak,” ujarnya di Medan.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya menyalurkan dana ke daerah yang terdampak langsung, tetapi ke seluruh wilayah dalam satu provinsi agar pemulihan dapat berlangsung lebih terintegrasi.
“Ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap percepatan pemulihan,” tambahnya.
Tito juga mengungkapkan bahwa dampak penyaluran dana mulai terlihat di lapangan. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan telah kembali berfungsi, distribusi logistik berjalan lancar, serta layanan dasar masyarakat mulai pulih.
“Sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan bisa dilewati, logistik lancar, listrik dan aktivitas pasar juga sudah kembali berjalan,” jelasnya.
Dengan tersalurkannya seluruh dana tersebut, pemerintah daerah kini memasuki fase percepatan pemulihan yang lebih masif, mulai dari pembangunan hunian tetap, perbaikan fasilitas publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat terdampak. (agn)
