Gaspol Giant Sea Wall, ATR/BPN Kawal Tata Ruang hingga Lahan
Wamen ATR/BPN menegaskan dukungan penuh proyek Pantura Jawa, dari tata ruang, KKPR hingga pengadaan tanah. Agus Harimurti Yudhoyono dorong kolaborasi lintas sektor untuk percepatan.
HALLONEWS.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut difokuskan pada aspek tata ruang, perizinan, hingga pengadaan tanah.
Hal itu disampaikan Ossy dalam rapat awal (kick off meeting) proyek yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026). Menurutnya, terdapat tiga peran utama yang akan dikawal oleh Kementerian ATR/BPN.
“Pertama adalah sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang sudah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Penyesuaian serupa juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk proyek.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga memastikan kesiapan dalam mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), khususnya jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan perizinan KKPR dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” jelasnya.
Dari sisi pengadaan tanah, pemerintah juga menyatakan dukungan penuh untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Namun, Ossy menekankan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor.
Ia mendorong penguatan kelompok kerja (working group) lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam integrasi data dan penyelarasan peta.
“Kami berharap integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal sehingga tidak ada tumpang tindih kebijakan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proyek strategis ini.
Menurutnya, pembangunan perlindungan pesisir Pantura tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Pendekatannya harus menyeluruh, dari darat hingga laut, dan melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Proyek perlindungan pesisir Pantura Jawa ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengatasi ancaman abrasi, banjir rob, serta dampak perubahan iklim di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. (agn)
