Semangat Kartini Dinilai Masih Relevan, Adde Rosi Khoerunnisa Kesetaraan Perempuan di Pendidikan

HALLONEWS.ID – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi, menegaskan bahwa nilai perjuangan R.A. Kartini masih sangat relevan hingga saat ini, khususnya dalam mendorong emansipasi dan kesetaraan perempuan di berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Adde Rosi menyampaikan bahwa praktik emansipasi perempuan telah tercermin dalam komposisi kepemimpinan di Komisi X DPR RI.

Ia menyebut, dari lima pimpinan komisi, tiga di antaranya adalah perempuan, yakni Hetifah Sjaifudian, May Esti Wijayanti, dan Himmatul Aliyah. Selain itu, posisi Kepala Bagian Sekretariat Komisi X juga dijabat oleh perempuan.

“Dari 45 anggota Komisi X, sebanyak 17 orang atau lebih dari 30 persen adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa penerapan nilai emansipasi sudah berjalan,” ujarnya saat di wawancara Hallonews di Jakarta, Selasa (21/4/2026)

Ia juga menyoroti bahwa Ketua DPR RI saat ini merupakan perempuan yang telah menjabat selama dua periode, sebagai bukti semakin terbukanya ruang kepemimpinan bagi perempuan di tingkat nasional.

Meski demikian, Adde Rosi mengakui bahwa secara kelembagaan, Komisi X belum secara spesifik menghasilkan produk legislasi yang berfokus pada isu kesetaraan gender. Namun, menurutnya, nilai-nilai perjuangan Kartini tetap diimplementasikan melalui berbagai kebijakan, terutama di bidang pendidikan.

Salah satu upaya yang didorong adalah dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), khususnya penguatan peran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ia menekankan pentingnya pengakuan guru PAUD sebagai profesi formal, mengingat mayoritas tenaga pendidiknya adalah perempuan.

“Guru PAUD harus diberdayakan secara profesional. Saat ini mereka dituntut lulusan sarjana PAUD, sehingga sudah seharusnya mendapatkan pengakuan sebagai guru,” jelasnya.

Ke depan, Ade Rosi juga mendorong agar minimal 30 persen posisi pimpinan perguruan tinggi diisi oleh perempuan, serta adanya afirmasi dalam kenaikan jabatan akademik. Ia mencontohkan keberhasilannya saat di Komisi III dalam mendorong peningkatan jumlah jenderal perempuan di Polri.

“Dulu hanya dua, sekarang sudah sekitar 17 jenderal perempuan. Ini hasil dari dorongan kesetaraan yang konsisten,” katanya.

Selain itu, Komisi X DPR RI juga mendorong kampus menjadi zona bebas tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Langkah ini diperkuat melalui rapat dengar pendapat dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi dan Kementerian terkait, mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

Dalam konteks akses pendidikan, Ade Rosi menekankan pentingnya perluasan program beasiswa seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan perhatian khusus pada pelajar dan mahasiswi dari daerah.

Di bidang kebudayaan, ia juga mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai kegiatan seni dan pelestarian budaya, khususnya di wilayah Banten.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, Ade Rosi menilai tantangan terbesar masih terletak pada pola pikir masyarakat yang belum sepenuhnya menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan.

“Perubahan mindset menjadi kunci. Edukasi kesetaraan gender harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki,” tegasnya.

Ia menambahkan, program kepemudaan dan olahraga juga perlu diarahkan untuk mendorong partisipasi perempuan, termasuk melalui kegiatan seperti Car Free Day dan pengembangan sport science sejak usia dini.

Menutup pernyataannya, Adde Rosi berharap semangat perjuangan Kartini terus menjadi inspirasi dalam memperjuangkan kesetaraan, pendidikan, dan peran aktif perempuan dalam pembangunan bangsa. (agn)