Tak Cukup Dewas KPK, Ini Catatan MAKI Desak DPR Segera Bentuk Panja

HALLONEWS.ID – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai pembentukan Panitia Kerja (Panja) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap menjadi kebutuhan mendesak dalam mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, posisi DPR sebagai representasi rakyat memberi legitimasi kuat untuk bertindak sebagai pengawas eksternal, bahkan dalam batas tertentu dapat memengaruhi kebijakan anggaran lembaga antirasuah tersebut.

“Sebagai representasi rakyat, DPR memiliki legitimasi kuat sebagai pengawas eksternal KPK, termasuk dalam batas tertentu memengaruhi kebijakan anggarannya,” katanya dalam keterangan yang diterima pada Kamis (26/3/2026).

Boyamin menegaskan, keberadaan Panja bukan sekadar formalitas politik, melainkan instrumen penting untuk memperkuat mekanisme kontrol di luar Dewan Pengawas KPK.

“Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan setiap dugaan penyimpangan dapat diungkap secara menyeluruh dan transparan,” ujarnya.

Meski mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah kembali ditahan di rumah tahanan, Boyamin menilai polemik belum selesai.

Ia menyoroti adanya dugaan pengalihan status penahanan ke rumah yang dilakukan secara tertutup, yang memicu kecurigaan publik.

Peristiwa tersebut, kata dia, harus menjadi pintu masuk bagi DPR untuk melakukan pendalaman lebih jauh.

“Lebih dari itu, Panja juga diharapkan mampu menelusuri kemungkinan adanya intervensi pihak luar terhadap KPK,” tandasnya.

Boyamin menambahkan, isu ini sebelumnya juga disinggung oleh Mahfud MD, yang mengingatkan pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dari tekanan politik maupun kepentingan tertentu.

“Dengan demikian, Panja Komisi III DPR dinilai bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga sarana untuk merumuskan rekomendasi perbaikan agar kinerja KPK kembali berada di jalur yang akuntabel dan dipercaya publik,” katanya. (fer)