Wamen ATR/BPN Ultimatum Kantah! Layanan Pertanahan Harus Cepat dan Akurat
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan layanan pertanahan harus cepat, akurat, dan bebas antrean panjang. Ia juga mendorong percepatan penyelesaian berkas serta peningkatan kualitas pelayanan di seluruh Kantor Pertanahan.
HALLONEWS.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan bahwa kualitas layanan pertanahan harus terus ditingkatkan dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Menurutnya, wajah pelayanan ATR/BPN paling pertama dinilai publik dari pelayanan yang diberikan di loket Kantor Pertanahan.
Hal itu disampaikan Ossy saat meninjau langsung pelaksanaan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (30/5/2026).
Dalam kunjungannya, Ossy memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan antrean pelayanan. Ia meminta setiap pengelola loket memiliki langkah antisipatif agar masyarakat tidak harus menunggu terlalu lama ketika terjadi lonjakan pemohon.
Menurutnya, pelayanan pertanahan yang baik tidak hanya diukur dari cepatnya proses, tetapi juga harus tetap akurat, teliti, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Saat meninjau area pelayanan, Ossy menyempatkan berdialog dengan petugas dan memantau langsung jalannya layanan kepada masyarakat yang memanfaatkan program PELATARAN pada akhir pekan. Ia ingin memastikan pelayanan tetap berjalan optimal meskipun dilakukan di luar hari kerja reguler.
Dalam kesempatan itu, Ossy juga menyoroti upaya percepatan penyelesaian berkas pertanahan yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN sejak akhir tahun 2025. Program percepatan tersebut, kata dia, terus dipantau secara berkala oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid melalui rapat pimpinan rutin yang melibatkan seluruh jajaran daerah.
Ia mengungkapkan, langkah percepatan tersebut mulai menunjukkan hasil positif di sejumlah wilayah dengan menurunnya jumlah berkas yang tertunda penyelesaiannya. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak berpuas diri dan tetap menjaga kualitas pelayanan.
“Percepatan penyelesaian berkas harus tetap dibarengi ketelitian dan akurasi. Karena citra pelayanan BPN dinilai secara keseluruhan. Jika ada satu kantor yang dinilai buruk, maka dampaknya bisa dirasakan oleh institusi secara luas,” ujarnya.
Ossy menambahkan, perbaikan pelayanan pertanahan merupakan pekerjaan berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi dari seluruh tingkatan organisasi, mulai dari kementerian di pusat, kantor wilayah di provinsi, hingga kantor pertanahan di tingkat kabupaten dan kota.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang tidak hanya profesional, tetapi juga mengedepankan empati dan kepedulian terhadap kebutuhan pemohon.
Sebagai bagian dari kunjungan tersebut, Ossy turut menyerahkan sertipikat tanah secara langsung kepada warga Banjarbaru yang memanfaatkan layanan PELATARAN. Penyerahan itu menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pertanahan yang lebih mudah diakses, cepat, dan dekat dengan masyarakat. (agn)
