Kemendagri Dorong APBN Biayai Infrastruktur DOB
Wamendagri Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Papua Tengah melalui dukungan APBN. Pemerintah fokus memperkuat fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik di DOB.
HALLONEWS.ID – Pemerintah pusat terus mempercepat pembangunan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di Tanah Papua.
Salah satu langkah yang didorong adalah peningkatan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun infrastruktur dasar pemerintahan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat meninjau kawasan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah dalam kunjungan kerja di Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (3/6/2026).
Ribka menegaskan bahwa pembentukan daerah otonom baru di Papua merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan wilayah yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.
Menurutnya, pemerintah menerapkan pendekatan yang cermat dan terukur dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pemekaran daerah di Papua agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
“Negara memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan Papua dan daerah otonom baru dengan penuh kehati-hatian agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ribka.
Ia menjelaskan, dari sisi kelembagaan pemerintahan, berbagai perangkat dan struktur birokrasi di Papua Tengah telah terbentuk dan mulai menjalankan fungsinya. Namun demikian, pembangunan infrastruktur pemerintahan masih menjadi pekerjaan besar yang memerlukan dukungan lebih kuat dari pemerintah pusat.
Karena itu, Kemendagri terus mendorong agar pembiayaan pembangunan fasilitas pemerintahan dan infrastruktur pendukung di DOB dapat memperoleh alokasi melalui APBN.
Menurut Ribka, kebutuhan pembangunan di wilayah baru tersebut sangat besar, sementara kemampuan fiskal daerah masih belum memadai untuk membiayai seluruh kebutuhan secara mandiri.
Pemerintah pusat saat ini terus melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan pembangunan sarana pemerintahan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Selain pembangunan kantor pemerintahan, perhatian juga diberikan pada pengembangan infrastruktur dasar lainnya seperti jaringan jalan, penyediaan air bersih, serta fasilitas pendukung pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
Ribka menilai keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Papua Tengah.
Melalui percepatan pembangunan tersebut, pemerintah berharap DOB Papua Tengah mampu berkembang lebih cepat dan menjadi motor penggerak pertumbuhan wilayah di kawasan Papua.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah otonom baru tidak hanya diukur dari terbentuknya struktur pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan dukungan pendanaan dan sinergi lintas kementerian yang terus diperkuat, pemerintah optimistis pembangunan Papua Tengah dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. (agn)
