Gaspol! Nusron Ajukan Anggaran Rp10,6 Triliun untuk Genjot Program Strategis 2027
Nusron mengajukan anggaran Rp10,6 triliun untuk 2027, ditambah usulan Rp3,23 triliun guna mendukung RDTR, program 3 juta rumah, dan percepatan layanan pertanahan.
HALLONEWS.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersiap mengakselerasi berbagai program strategis nasional pada 2027.
Untuk mendukung agenda tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,608 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6).
Usulan anggaran itu diarahkan untuk memperkuat pelayanan pertanahan, mempercepat penyelesaian program prioritas pemerintah, serta meningkatkan kualitas penataan ruang di berbagai daerah.
Nusron menjelaskan, berdasarkan pagu indikatif, alokasi terbesar akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen.
Sementara itu, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan mendapat alokasi Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, sedangkan penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen.
Selain pagu utama, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, mulai dari kebutuhan belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, hingga percepatan pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” ujar Nusron.
Dalam kesempatan itu, Nusron juga memaparkan capaian kinerja dan realisasi anggaran kementeriannya. Hingga 6 Juni 2026, realisasi anggaran ATR/BPN mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu Rp8,79 triliun.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 35,40 persen. Kenaikan penyerapan anggaran dinilai menjadi indikator positif dalam pelaksanaan program kementerian.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran pimpinan tinggi kementerian. Sementara seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia mengikuti jalannya pembahasan secara daring.
Komisi II DPR RI memberikan respons positif terhadap usulan dan capaian kinerja ATR/BPN. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan pihaknya menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 sekaligus mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya.
Menurut Dede, dukungan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan berbagai program strategis di bidang pertanahan dan tata ruang dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional.
Dengan dukungan anggaran yang diusulkan, Kementerian ATR/BPN menargetkan percepatan reformasi layanan pertanahan dan penataan ruang sekaligus memperkuat fondasi berbagai proyek strategis pemerintah di tahun 2027. (agn)
