Inflasi Nasional Makin Dekati Batas Target, Tito Minta Daerah Bergerak Cepat Kendalikan Harga

HALLONEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat upaya pengendalian inflasi menyusul laju inflasi nasional yang terus meningkat dan mulai mendekati batas atas target pemerintah sebesar 3,5 persen.

Peringatan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang juga membahas progres Sensus Ekonomi, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (13/7/2026) lalu.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen, sedangkan inflasi tahunan (year-on-year/y-o-y) mencapai 3,34 persen.

Meski masih berada dalam rentang sasaran pemerintah, Tito mengingatkan seluruh daerah agar tidak lengah.
“Kita perlu bekerja keras agar inflasi tidak menyentuh angka 3,5 persen karena akan semakin membebani masyarakat, terutama kelompok desil satu hingga desil empat,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, kenaikan inflasi pada Juni terutama dipicu oleh sektor transportasi, khususnya meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan udara. Selain itu, sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan beras juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi.

Menurut Tito, harga beras memang belum berada pada level yang mengkhawatirkan, tetapi tetap harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak berkembang menjadi pemicu inflasi yang lebih besar.

“Belum pada posisi yang serius, tetapi perlu kita waspadai sejak sekarang,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Tito juga meminta kepala daerah yang wilayahnya mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) segera mengambil langkah stabilisasi untuk menekan gejolak harga di lapangan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Provinsi Papua Tengah mencatat kenaikan IPH tertinggi di tingkat provinsi, yakni sebesar 1,91 persen. Sementara di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Deiyai menjadi daerah dengan lonjakan IPH tertinggi yang mencapai 8,89 persen.

“Tolong disampaikan kepada kepala daerah agar segera melakukan langkah-langkah pengendalian, terutama di daerah yang mengalami kenaikan IPH cukup tinggi,” tegasnya.

Tito berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan inflasi nasional sepanjang 2026 tetap berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan pemerintah. (agn)