DPRD DKI Sebut APBD Jakarta Tertekan, Program Daerah Bisa Terdampak
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya menyatakan penurunan Dana Bagi Hasil membuat APBD tertekan dan berdampak pada berbagai program daerah.
HALLONEWS.ID – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini menghadapi tekanan serius akibat menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH).
Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Dimaz Raditya menilai penurunan penerimaan daerah tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai berbagai program penting untuk masyarakat.
“Beban APBD sekarang semakin berat karena DBH menurun cukup jauh,” kata Dimaz dalam rapat pembahasan program BUMD tahun 2025 pada Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi itu memengaruhi banyak sektor, mulai dari belanja pegawai, program sosial, hingga berbagai agenda prioritas yang telah dirancang Pemprov DKI bersama DPRD.
Karena itu, Dimaz meminta seluruh BUMD di Jakarta mulai membangun strategi yang lebih mandiri dan inovatif agar tidak terus bergantung pada suntikan APBD.
“Salah satu sorotan utama tertuju pada besarnya subsidi untuk sektor transportasi publik yang nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun,” ucap Dimaz.
Lanjutnya, meski subsidi dinilai penting untuk menjaga akses masyarakat terhadap transportasi murah, ia menilai pemerintah daerah tetap harus mencari keseimbangan agar keuangan daerah tidak terus terbebani.
“BUMD harus mulai mencari pola baru supaya beban APBD bisa berkurang tanpa mengurangi pelayanan kepada warga,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Dimaz juga berharap seluruh masukan DPRD dapat menjadi bahan evaluasi bagi BUMD sebelum pembahasan KUPA-PPAS 2025 digelar.
Ia menegaskan tantangan ekonomi ke depan masih penuh ketidakpastian.
“Karena itu, setiap kebijakan pemerintah daerah harus dilakukan secara hati-hati agar tidak semakin menekan masyarakat maupun kondisi fiskal Jakarta,” pungkasnya (fer)
