Kemendagri Fokus Benahi Data Program MBG agar Tepat Sasaran
Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya integrasi data dan penguatan tata kelola untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis tepat sasaran.
HALLONEWS.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan perhatian khusus terhadap akurasi data penerima manfaat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah menilai sinkronisasi data menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan perbaikan tata kelola dan integrasi data lintas lembaga harus diperkuat seiring meluasnya cakupan penerima program.
Menurutnya, program MBG kini menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil di berbagai daerah.
“Program ini harus memiliki tata kelola yang baik agar tepat sasaran. Data penerima manfaat perlu terintegrasi secara akurat,” ujar Bima di Bogor, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah membutuhkan data yang terukur terkait target sasaran, kelompok usia, serta kondisi masyarakat penerima manfaat. Karena itu, integrasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait dinilai sangat penting.
Selain penguatan data penerima, Kemendagri juga menyoroti aspek transparansi penggunaan anggaran di daerah. Pemerintah mengandalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen pengawasan belanja publik.
Bima menyebut SIPD memungkinkan pemerintah memantau penggunaan anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program di lapangan.
“Dengan sistem ini, setiap anggaran yang dialokasikan dapat dipantau agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bima juga menyinggung pentingnya kolaborasi antarwilayah dalam menghadapi ancaman bencana akibat cuaca ekstrem, khususnya di kawasan penyangga Jakarta.
Ia mengusulkan penguatan konsep aglomerasi antar pemerintah daerah agar penanganan persoalan lingkungan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara terpadu.
“Daerah-daerah di sekitar Jakarta perlu memiliki wadah bersama untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program mitigasi bencana,” ujarnya.
Menurut Bima, kerja sama lintas daerah menjadi penting agar kebijakan yang dijalankan lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. (agn)
