Komisi A DPRD DKI Ajak Pemerintah Kota Fokus Tangani Kemiskinan
DPRD DKI Jakarta minta wali kota menyampaikan data tertulis terkait wilayah yang masih kumuh serta kemiskinan ekstrem.

HALLONEWS.ID – Komisi A DPRD DKI Jakarta menaruh perhatian serius terhadap upaya penanganan kemiskinan di Ibu Kota.
Komisi A juga bertekad memastikan program bantuan dan pemberdayaan masyarakat tepat sasaran.
Karena itu, Komisi A mengajak seluruh pemerintah kota dan kabupaten administrasi melakukan pendataan secara detail, akurat, dan berkelanjutan terhadap kondisi sosial ekonomi warga.
Data yang valid menjadi kunci perumusan kebijakan secara efektif. Sehingga, intervensi pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mempercepat pengentasan kemiskinan di Jakarta.
Ketua Komisi A Inggard Joshua meminta seluruh wali kota menyampaikan data tertulis terkait wilayah yang masih kumuh serta kemiskinan ekstrem.
Data tersebut penting sebagai dasar penyusunan rekomendasi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Begitu pula dengan data kebutuhan sarana dasar masyarakat, seperti septic tank komunal.
Pemetaan secara menyeluruh untuk mengetahui kekurangan fasilitas di masing-masing kota administrasi.
*Bantuan Sosial*
Masih adanya kasus stunting di Jakarta menjadi perhatian serius bagi Komisi A. Mengingat, Jakarta merupakan kota dengan kapasitas fiskal besar dan mengarah menjadi kota global.
“Kita punya anggaran cukup besar,” ujar Inggard.
Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting. Menghindari tumpang tindih penggunaan anggaran. Khususnya anggaran program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Menurut Inggard, perlu evaluasi ketepatan sasaran Program Bantuan Sosial. Di satu sisi, anggaran bantuan sosial, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) cukup besar. Namun masih ada persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Menyikap persoalan itu, Komisi A meminta para walikota untuk menginventarisasi persoalan secara akurat. Dengan demikian, dapat menjadi rekomendasi DPRD DKI Jakarta kepada gubernur agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran. (ADV)
