NasDem Jawa Barat Kecam Pemberitaan Tempo, Desak Permintaan Maaf Terbuka
Kader Partai NasDem Jawa Barat menyatakan sikap keras terhadap pemberitaan Tempo yang dinilai tidak berimbang dan mendesak permintaan maaf terbuka serta pemuatan hak jawab.
HALLONEWS.ID – Kader Partai NasDem Jawa Barat menyatakan sikap keras terhadap pemberitaan Tempo yang dinilai menyudutkan partai dan Ketua Umum Surya Paloh.
Ketua DPD Partai NasDem Kota Bogor, Benninu Argoebie, menegaskan bahwa reaksi ini merupakan sikap kolektif seluruh kader, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurutnya, pemberitaan Tempo dianggap tidak berimbang dan membentuk opini yang merugikan citra partai. Ia juga menyoroti adanya ilustrasi dan penyajian visual yang dinilai tidak pantas serta merendahkan martabat pimpinan partai.
“Pemberitaan tersebut kami nilai menyudutkan dan tidak mencerminkan prinsip jurnalistik yang adil dan berimbang,” ujar Benninu dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026) malam.
NasDem Jawa Barat menilai laporan utama Tempo edisi 13–16 April 2026 mengandung sejumlah persoalan, mulai dari judul, ilustrasi, hingga isi keseluruhan yang dianggap menggiring opini publik.
Salah satu yang disorot adalah penggunaan judul yang dinilai membangun persepsi seolah-olah Partai NasDem merupakan entitas komersial.
Selain itu, isi laporan disebut cenderung insinuatif dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi klarifikasi dari pihak partai.
Atas dasar tersebut, kader Partai NasDem Jawa Barat secara tegas mendesak Tempo untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan tertulis kepada pimpinan serta seluruh kader partai.
Tidak hanya itu, mereka juga menuntut agar dilakukan koreksi serta pemuatan hak jawab secara proporsional sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
“Kami meminta agar segera menyampaikan permintaan maaf terbuka dan memberikan ruang hak jawab secara adil,” tegasnya.
Siap Tempuh Jalur Hukum
NasDem menurut Benninu yang juga anggota DPRD Kota Bogor ini memperingatkan, bahwa jika tuntutan tersebut tidak diindahkan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan melalui mekanisme pengaduan ke Dewan Pers maupun jalur hukum lainnya.
Langkah ini, menurut mereka, merupakan bagian dari upaya menjaga marwah partai sekaligus mendorong praktik jurnalistik yang bertanggung jawab.
Meski menyampaikan kecaman keras, NasDem menegaskan tetap berkomitmen pada prinsip demokrasi dan kebebasan pers.
Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara profesional, berimbang, dan tidak merugikan pihak tertentu tanpa dasar yang jelas.
Pernyataan sikap ini, lanjut Benninu, menjadi bentuk tanggung jawab politik kader partai dalam menjaga etika publik dan kualitas demokrasi di Indonesia. (opy)
