Serapan Anggaran Tinggi, DPRD Kota Bogor Soroti Masalah Infrastruktur dan Fasilitas Kelurahan

HALLONEWS.ID – Tingkat serapan anggaran kecamatan di Kota Bogor pada tahun 2025 tercatat tinggi, mendekati angka maksimal.

Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, khususnya di tingkat kelurahan.

Hal ini mengemuka dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 yang digelar oleh DPRD Kota Bogor bersama para camat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, menyebut rata-rata serapan anggaran wilayah mencapai sekitar 95 persen.

Meski dinilai baik secara administratif, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak serta-merta menandakan seluruh persoalan di wilayah telah terselesaikan.

“Secara administratif, pencapaian anggaran 2025 tergolong baik. Tapi angka tinggi ini tidak otomatis menghilangkan kendala teknis di lapangan,” kata STS, panggilan akrab Sugeng Teguh Santoso dikutip wartawan media ini, Kamis (23/4/2026).

STS menegaskan, dalam forum tersebut, para camat memaparkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi di masing-masing wilayah.

Di Kecamatan Tanah Sareal, kebutuhan pembangunan flyover di kawasan Kebon Pedes dinilai mendesak untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.

Sementara itu, wilayah Bogor Utara dan Bogor Timur, masih menghadapi persoalan banjir yang terjadi secara berulang setiap tahun.

Adapun di Bogor Selatan, akses jalan Batutulis yang terdampak longsor belum tertangani secara optimal meskipun telah berlangsung hampir satu tahun.

Politisi PSI ini mengungkapkan, bahwa proyek alih trase jalan Batutulis kini telah memasuki tahap lelang di tingkat provinsi. Ia mendorong agar proses tersebut segera direalisasikan guna mengurangi beban mobilitas warga.

“Kami minta percepatan, karena jalur alternatif di Bogor Selatan cukup sempit dan berdampak pada aktivitas masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Komisi I juga menyoroti keterbatasan fasilitas di kantor-kantor kelurahan. Di tengah tuntutan digitalisasi pelayanan publik, banyak kelurahan yang hanya memiliki dua hingga tiga unit komputer, bahkan sebagian di antaranya sudah tidak layak digunakan.

Kondisi ini dinilai STS, dapat menghambat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai, pemenuhan fasilitas dasar tersebut seharusnya tidak menjadi kendala besar dari sisi anggaran, namun tetap terdampak kebijakan pengetatan.

“Ini kebutuhan dasar dengan anggaran relatif kecil, tetapi karena pengetatan, pemenuhannya terhambat. Padahal pelayanan publik sangat bergantung pada ketersediaan sarana,” ungkap STS yang juga Ketua DPD PSI Kota Bogor.

DPRD Kota Bogor menurut STS menilai, selain capaian serapan anggaran, pemerintah daerah perlu lebih fokus pada penyelesaian persoalan teknis dan peningkatan fasilitas dasar agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. (opy)