Guntur Romli Desak Presiden Turun Tangan Usai Polisi Temukan 74 Kg Emas Batangan di Rumah Jampidsus
Guntur Romli meminta Presiden menjelaskan pengamanan TNI di rumah Jampidsus agar penegakan hukum tetap independen dan dipercaya publik.
HALLONEWS.ID – Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyoroti rangkaian peristiwa yang terjadi setelah penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri di sebuah kafe dan rumah yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Menurutnya, pemerintah perlu segera memberikan penjelasan agar polemik tersebut tidak memicu krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Guntur menilai perhatian publik tidak hanya tertuju pada penyitaan uang dalam jumlah besar, tetapi juga pada munculnya informasi mengenai pengamanan rumah dinas Jampidsus oleh personel TNI bersenjata setelah penggeledahan berlangsung.
“Berangkas uang dolar disita dari Cafe The Klan nilainya fantastis. Dari kafe dan money changer saja Rp6,72 miliar disita. Namun pada malam yang sama justru ada puluhan, bahkan disebut dua truk prajurit TNI bersenjata laras panjang menjaga rumah dinas Jampidsus,” ujarnya.
Menurut Guntur, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif apabila tidak dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah. Ia menilai publik membutuhkan kepastian mengenai dasar penugasan personel TNI dalam pengamanan tersebut.
Guntur mengingatkan sedikitnya tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil agar pelibatan TNI tidak menimbulkan kesan keberpihakan dalam proses hukum antarlembaga sipil.
Kedua, ia menilai independensi penyidikan harus dijaga agar tidak muncul dugaan adanya intervensi atau upaya menghambat proses penegakan hukum.
Ketiga, Guntur menilai minimnya penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait justru memperbesar ruang spekulasi di tengah masyarakat.
“Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan TNI turun dan atas dasar hukum apa pengamanan itu dilakukan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi konflik antarlembaga yang justru mengganggu agenda pemberantasan korupsi.
Karena itu, Guntur meminta Presiden segera mengambil langkah untuk memberikan kejelasan sekaligus memastikan koordinasi antarpenegak hukum tetap berjalan baik sehingga proses penyidikan dapat berlangsung secara independen, profesional, dan tidak mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. (agn)
