Bangun Jakarta Tanpa Bebani APBD, Pramono Buka Peluang Besar bagi Swasta
Gubernur Pramono Anung membuka peluang kerja sama dengan swasta melalui skema naming rights. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan Jakarta tanpa membebani APBD.
HALLONEWS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan dunia usaha untuk mendukung pembangunan ibu kota.
Menurut Pramono, berbagai fasilitas publik yang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan melalui skema kerja sama, termasuk pemberian hak penamaan atau naming rights pada fasilitas transportasi dan ruang publik.
Ia mencontohkan kawasan Dukuh Atas yang saat ini menjadi titik temu berbagai moda transportasi seperti MRT, LRT, Transjakarta, KRL, dan kereta bandara.
“Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama sektor swasta,” ujarnya pada Jumat (5/6/2026).
Pramono juga mengungkapkan pembangunan konektivitas bawah tanah di kawasan Bundaran HI yang nantinya menghubungkan sejumlah pusat bisnis dan perhotelan.
“Kawasan itu dirancang menjadi pusat aktivitas baru yang terintegrasi dengan transportasi publik serta pelaku UMKM,” kata Pramono.
Menurutnya, Jakarta harus berani mencari sumber pendanaan kreatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Karena itu, pemerintah akan terus membuka ruang kemitraan dengan dunia usaha secara transparan dan profesional.
“Melalui kolaborasi tersebut, Pramono berharap Jakarta dapat bergerak lebih cepat menuju kota global yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya. (fer)
