Serangan Air Keras Andrie Yunus, Alarm Bahaya bagi Demokrasi Indonesia

HALLONEWS.ID – Malam di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026) seharusnya berlalu seperti biasa. Jalanan tidak terlalu ramai ketika seorang aktivis hak asasi manusia, Andrie Yunus, meninggalkan sebuah diskusi publik.

Namun dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi mimpi buruk.

Dua orang tak dikenal yang berboncengan sepeda motor mendekati Andrie. Tanpa banyak kata, cairan berbahaya disiramkan ke tubuhnya. Serangan itu meninggalkan luka bakar serius pada sekitar 24 persen bagian tubuh, termasuk wajah, tangan, dan mata.

Peristiwa ini tidak hanya melukai seorang aktivis, tetapi juga mengguncang ruang demokrasi Indonesia.

Ini Bukan Sekadar Teror

Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98, Sahat Simatupang, menilai serangan tersebut sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

Menurutnya, kekerasan semacam itu tidak dapat dibenarkan dalam negara yang menjunjung tinggi hukum.

“Penyiraman air keras itu merupakan serangan terhadap nilai demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok pengecut,” kata Sahat di Medan, Minggu (15/3/2026).

Ia menegaskan bahwa sekeras apa pun kritik terhadap pemerintah atau institusi negara tidak boleh dibalas dengan kekerasan.

Bagi Sahat, serangan terhadap Andrie tidak hanya dimaksudkan untuk menakuti korban, tetapi juga untuk mengirim pesan ancaman kepada seluruh komunitas pembela demokrasi.

“Ini bukan sekadar teror yang menebarkan ketakutan. Kami melihatnya sebagai upaya pembunuhan,” ujarnya.

Desakan agar Polisi Bergerak Cepat

Kasus ini memicu desakan luas agar aparat penegak hukum bergerak cepat. Sahat menilai tidak ada alasan bagi kepolisian untuk lamban dalam mengungkap pelaku serta aktor intelektual di balik serangan tersebut.

Ia juga mengajak masyarakat memberikan dukungan moral kepada Andrie agar dapat pulih dan kembali menjalankan aktivitasnya sebagai pembela hak asasi manusia.

“Tujuan pelaku jelas ingin menghentikan langkah para aktivis pro demokrasi. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi,” kata Sahat.

Pemerintah Diminta Jamin Keamanan Warga

Desakan serupa juga datang dari kalangan pemerintah. Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi mengingatkan pentingnya menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Menurutnya, ruang kritik adalah bagian sah dari kehidupan demokrasi dan tidak boleh dipandang sebagai ancaman.

“Hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil harus dibangun di atas prinsip saling menghormati dan komitmen terhadap supremasi hukum,” ujarnya.

Suwardi juga menekankan bahwa penyelidikan yang cepat dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Jika tidak, kecurigaan publik terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat semakin membesar.

Negara Harus Hadir

Staf Khusus Wakil Presiden lainnya, Nico Harjanto, menyampaikan simpati kepada korban dan keluarganya.

Ia menegaskan bahwa korban harus mendapatkan perawatan medis terbaik tanpa terkendala biaya.

Menurut Nico, fokus utama saat ini adalah memastikan pemulihan korban serta mengungkap pelaku secara tegas sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Saya minta aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas. Hukum harus hadir untuk melindungi seluruh warga negara,” kata Nico.

Ia juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap peredaran bahan kimia berbahaya seperti air keras yang kerap digunakan dalam tindak kejahatan.

Luka yang Lebih Besar dari Sekadar Fisik

Serangan terhadap Andrie Yunus terjadi setelah ia mengikuti rekaman siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang membahas isu militerisme dan uji materi Undang-Undang TNI.

Peristiwa itu seketika memicu pertanyaan besar: apakah ruang kritik di Indonesia benar-benar aman?

Bagi banyak kalangan, luka yang dialami Andrie bukan hanya luka fisik. Ia menjadi simbol luka demokrasi yang kembali diingatkan bahwa perjuangan menjaga kebebasan sipil masih jauh dari selesai. (ren)