Kementerian Haji Minta Suntikan Rp1,8 Triliun, Gus Irfan Siapkan Pelaksanaan Haji Lebih Matang

HALLONEWS.ID – Kementerian Haji dan Umrah mulai menyiapkan langkah besar untuk penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun guna memperkuat persiapan operasional sekaligus membangun kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kementerian yang baru dibentuk tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan karena sejumlah kebutuhan strategis penyelenggaraan haji belum masuk dalam pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Ada penyesuaian anggaran sekitar Rp1,8 triliun karena persiapan haji belum dianggarkan pada pagu sebelumnya. Karena itu kami mengajukan tambahan untuk mendukung persiapan haji ke depan,” ujar Gus Irfan.

Fokus Perkuat Persiapan dan SDM

Gus Irfan menjelaskan, dana tambahan tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan teknis penyelenggaraan haji, tetapi juga untuk memperkuat kesiapan organisasi dan aparatur di lingkungan Kementerian Haji.

Menurutnya, kementerian yang baru berdiri masih membutuhkan penguatan struktur dan kelengkapan SDM agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada jutaan calon jemaah Indonesia.

“Persiapan dalam negeri, termasuk sebagian untuk penyiapan SDM. Karena SDM kami belum lengkap, selama ini masih dilakukan secara tambal sulam dan sekarang ingin kami lengkapi,” katanya.

Penguatan SDM dinilai menjadi salah satu fondasi penting agar tata kelola penyelenggaraan haji semakin profesional dan efisien.

Pengajuan tambahan anggaran ini juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan haji 2026 sekaligus persiapan menghadapi musim haji berikutnya.

Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari perencanaan, koordinasi, hingga pelayanan jemaah di Tanah Suci dapat berjalan lebih baik.

Kementerian Haji juga diharapkan mampu menghadirkan sistem penyelenggaraan yang lebih terintegrasi setelah kewenangan pengelolaan haji dipusatkan dalam satu kementerian khusus.

Penilaian DPR

Sementara itu, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Andre Rosiade, sebelumnya memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2026.

Berdasarkan hasil pemantauan langsung di Arab Saudi, Andre menilai pelayanan terhadap jemaah mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Ia menyebut berbagai aspek layanan, mulai dari proses keberangkatan, pemondokan, katering hingga transportasi jemaah di Tanah Suci, berjalan lebih baik.

“Secara keseluruhan, mulai dari keberangkatan hingga saat ini, pelayanan jauh lebih baik dibanding sebelumnya dan patut diapresiasi,” ujar Andre.

Menurutnya, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan tambahan anggaran yang diusulkan sebesar Rp1,8 triliun, pemerintah berharap kualitas layanan haji Indonesia dapat terus meningkat, sekaligus memperkuat kesiapan kelembagaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah pada musim haji mendatang. (agn)