DPR Bongkar Dugaan 4.000 Dapur MBG Disuspend, Tata Kelola BGN Disorot
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengungkap dugaan lebih dari 4.000 dapur MBG disuspend, jauh di atas data resmi pemerintah 1.738 SPPG.
HALLONEWS.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Fraksi PDIP, Charles Honoris menyoroti tingginya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihentikan sementara operasionalnya.
Charles mengungkapkan jumlah dapur MBG yang disuspend diduga jauh lebih besar dibanding angka resmi yang sebelumnya disampaikan pemerintah.
“Menurut informasi yang saya dapatkan dari internal BGN, jumlah dapur yang ditutup sementara bukan 1.738, tetapi sudah lebih dari 4.000 dapur,” kata Charles kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).
Ia menilai kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.
Menurut Charles, sebagian besar dapur yang dihentikan operasionalnya bermasalah pada aspek standar higienitas, kualitas bahan pangan, kesiapan sumber daya manusia, hingga ketidaksesuaian sarana dan prasarana dengan standar operasional yang berlaku.
Bahkan, kata dia, terdapat sejumlah dapur yang tetap dipaksakan beroperasi meski belum memenuhi kesiapan teknis secara memadai.
“Jangan sampai target percepatan justru mengorbankan standar keamanan pangan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Charles menegaskan program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak sehingga aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan.
Ia mengingatkan jangan sampai program yang bertujuan baik justru menimbulkan persoalan kesehatan akibat lemahnya pengawasan di lapangan.
“Dengan jumlah suspend yang sangat besar, BGN perlu melakukan evaluasi total, bukan sekadar penutupan sementara,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyampaikan tiga catatan penting kepada Badan Gizi Nasional. Pertama, evaluasi mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur MBG.
Kedua, audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan quality control di lapangan. Ketiga, evaluasi pola target program yang dinilai terlalu berorientasi pada kuantitas dibanding kesiapan operasional.
“Program strategis nasional sebesar ini harus dibangun dengan tata kelola yang akuntabel, profesional, dan mengutamakan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, M Qodari, menyebut sebanyak 1.738 dapur MBG dihentikan sementara operasionalnya karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
“Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1,738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar,” ujar Qodari salam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Ia memastikan pemerintah tetap berkomitmen melakukan perbaikan dan penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah. (agn)
