Soroti Akurasi APBD 2027, Legislator Demokrat Ingatkan Risiko Jika Pendapatan Meleset
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menegaskan pentingnya akurasi APBD 2027. Kesalahan perhitungan pendapatan disebut dapat berdampak pada program pelayanan masyarakat.
HALLONEWS.ID – Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mujiyono, menegaskan pentingnya ketepatan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Hal itu disampaikan Mujiyono usai rapat perdana pembahasan RKPD bersama jajaran wali kota dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut dia, pembahasan RKPD tahun ini menjadi tahap krusial karena menyangkut arah pembangunan Jakarta sekaligus stabilitas keuangan daerah di tengah tantangan ekonomi yang masih dinamis.
“Rapat hari ini baru tahap awal. Pembahasan akan kembali dilanjutkan untuk menyelesaikan evaluasi terhadap puluhan SKPD yang menjadi mitra Komisi A,” ujar Mujiyono pada Jumat (22/5/2026).
Ia menjelaskan, penyusunan APBD berbeda dengan pengelolaan keuangan perusahaan swasta.
Dalam sistem pemerintahan daerah, APBD disusun berdasarkan proyeksi arus kas sehingga ketepatan estimasi pendapatan menjadi faktor yang sangat menentukan.
“Pengeluaran dan pendapatan harus seimbang. Karena itu proyeksi pemasukan daerah tidak boleh meleset terlalu jauh,” katanya.
Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menilai, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi dua komponen utama yang harus dihitung secara presisi.
Jika prediksi pendapatan meleset, lanjut dia, maka dampaknya akan langsung terasa terhadap jalannya berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.
“Keberhasilan pengelolaan APBD sangat bergantung pada akurasi perhitungan pendapatan daerah,” ucapnya.
Selain itu ia menegaskan bahwa penyusunan APBD tidak bisa dilepaskan dari proses politik anggaran.
Karena itu, komunikasi antara eksekutif dan legislatif dinilai sangat penting agar berbagai program prioritas masyarakat tidak terganggu.
Menurutnya, keterlambatan atau perubahan alokasi anggaran dapat memengaruhi realisasi program di lapangan.
“Kalau penganggaran tidak tepat waktu, dampaknya pasti terasa terhadap program pemerintah,” katanya.
“Komisi A DPRD DKI Jakarta pun meminta seluruh proses pembahasan RKPD dilakukan secara cermat, transparan, dan terukur agar APBD 2027 benar-benar mampu menjawab kebutuhan warga Jakarta,” tambahnya. (fer)
